artikel tentang masa kolonial Belanda

MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

•          Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.

Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).

           Kesulitan-kesulitan yang dihadapi :

           1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri.

           2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin

           berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura.

Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui Treaty of London 1824 yang isinya :
 1).Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.
 2).Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura.
 3).Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu,Bangka dan Belitung.
 4).Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah fihak, dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah.
 5).Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

B. POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

•          Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   1).Sistem Residen tetap dipertahankan

   2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan

   3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan.

   4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi.

5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

       Memorandum tahun 1851

•          Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkan “

   (Van Den Bosch 1851).

 G.PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (NEDERLANDSCH INDIE) 1816-1942

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL

•          Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman

   terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di  terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa. Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal  (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

•          Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :

     1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan penduduk.

     2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian.

     3.Tanah tersebut bebas dari pajak.

     4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani.

     5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi

     6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggung jawab pemerintah.

     7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.

     8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan.

2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.

3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi.

4.Tanah tersebut masih terkena pajak.

5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.

6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.

7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.

Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dgn Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten. Disamping penghasilan tetap

.E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

•          BAGI BELANDA

    1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan dijual Belanda dipasaran Eropa.

   2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang-kempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat keuntungan besar.

   3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda,karena keuntungannya besar.

   4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

•          BAGI INDONESIA

     1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan

     2).Beban pajak yang berat.

     3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.

     4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849.

     5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun.

     6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman  yang baru.

     7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

1).RAKYAT INDONESIA

    a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841),di Padang .

    b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau.

2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS)

     Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha.

3).KAUM HUMANIS BELANDA

    a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa tanam paksa tidak manusiawi.

    b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulisan yang berjudul Max Havelaar (Saijah-Adinda),dg nama samaran Multatuli (saya menderita).

H.POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870

1.LATAR BELAKANG

Politik ekonomi liberal kolonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut  :

1).Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yg besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.

2).Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.

3).Kemenangan partai liberal di Belanda.

4).Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan beberapa peraturan antara lain :

  1).Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh Indie (1854) :
      Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
  2).Indishe Comtabiliteit Wet (1867) :
      Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda
  3).Suiker Wet :
      Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yg secara berangsur angsur akan dialihkan kepada fihak swasta.

4).Agrarish Wet (undang-undang Agraria) 1870:

    UU Agraria yg berlaku di Indonesia dari tahun 1870-1960 isinya :

    a).Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah tanah rakyat dan tanah milik pemerintah.

    b).Tanah rakyat terdiri dari tanah bebas dan tidak bebas

    c).Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.

    d).Tanah pemerintah dapat disewakan kepada penguasa swasta sampai jangka waktu 75 tahun.

5).Agrarisch Besluit (1870):

    Ditetapkan oleh raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci.

2.PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

•          Setelah UU Agraria 1870 diterapkan,di Indonesia memasuki Imperalisme modern dengan diterpkan

   Opendeur Politiek,yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing,hal itu berati Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan yaitu:

   a).mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa.

   b).mendapatkan tenaga kerja yg murah.

   c).menjadi tempat pemasaran barang-barang produk si Eropa.

   d).menjadi tempat penanaman modal asing.

3.AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

BAGI BELANDA :

a.Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda

b.Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda.

c.Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

BAGI INDONESIA :

a.Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.

b.Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi.

c.Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.

d.Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan  Import dari Eropa.

e.Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan kereta api.

f.Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar peraturan poenalie sanctie.

I.POLITIK ETIS

LATAR BELAKANG POLITIK ETIS

•          Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh :

    1).Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.

    2).Tanam paksa memberi keuntungan besar bagi Belanda sebaliknya menimbulkan penderitaan rakyat.

    3).Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat .

    4).Rakyat kehilangan tanah sebagai hak milik utamanya.

    5).Adanya kritik terhadap praktik kolonial liberal.

TOKOH-TOKOH YANG MELANCARKAN KRITIK POLITIK ETIS

1).Van Kol

    melancarkan kritik di Indonesia sebagai politik drainage/penghisapan

2).Van Deventer

    usulannya dikenal dengan Trilogi Van Deventer :

    a).Irigasi            b).Emigrasi              c).Edukasi

3).De Waal

    sejak tahun 1884,Indonesia berhak mendapatkan 528 G

4).Brooschooft

    Selama 1 abad lebih,Belanda telah mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya.

5).Baron Van Hovell

    Meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen.

    KEGAGALAN POLITIK ETIS

Kegagalan politik etis,tampak dalam kenyataan-kenyataan

sebagai berikut :

 1).Sistem ekonomi liberal hanya memberi keuntunga besar bagi Belanda.

 2).Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.

 3).Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat, sehingga dominasi Belanda tetap sangat besar.